Publikasi

Digital Untuk Semua : Memperkuat Demokrasi Digital yang Bermakna, Partisipatif, dan Inklusif

Oleh: Alfareza Firdaus; Kamaluddin Simamora; Fardati Nailulfari; Nurussyamsil Hidayah; Anindya Putri

Kabupaten Bondowoso belum mampu menghadirkan layanan digital yang benar-benar dirasakan warganya. Hasil Bondowoso Digital Democracy Index(BDDI) 2026 menunjukkan skor 3,52 dari skala 5, tetapi di balik angka ini ada jarak yang lebar antara kesiapan warga dan kesiapan pemerintah. Warga sudah cakap secara digital, terlihat dari skor keamanan digital (4,23), literasi digital (4,18), dan etika digital (4,11) yang tinggi. Sebaliknya, kualitas layanan digital pemerintah (2,33) dan ruang kolaborasi digital (2,57) masih rendah. Bahkan, 65% warga tidak tahu bahwa pemerintah daerah punya layanan digital. Artinya, masalahnya bukan pada akses internet, melainkan pada layanan pemerintah yang kurang dikenal, sulit dipakai, dan minim ruang bagi warga untuk ikut bersuara. Policy brief ini merekomendasikan tiga langkah, yaitu menghidupkan kembali SAID sebagai pusat layanan digital desa, menjalankan program literasi digital bagi wilayah dan kelompok rentan, serta membuka forum dialog dan kanal pengaduan dua arah agar warga mudah dilayani dan didengar

Strategi Penguatan Demokrasi Digital yang Bermakna, Inklusif, dan Berorientasi Warga di Kabupaten Bondowoso

Oleh: Alfareza Firdaus; Kamaluddin Simamora; Fardati Nailulfari; Nurussyamsil Hidayah; Anindya Putri

Warga Bondowoso sudah siap secara digital, tetapi layanan digital pemerintah belum hadir untuk mereka. Inilah temuan inti Bondowoso Digital Democracy Index (BDDI) 2026, pengukuran yang dilaksanakan Ijen Cendekia Nusantara bersama Tifa Foundation dan CIVICUS melalui Program Digital Democracy Initiative. Survei ini menjangkau 206 warga di 23 kecamatan dengan pendekatan inklusif yang melibatkan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, lalu dianalisis dengan tiga metode statistik untuk mengukur capaian, memetakan kesenjangan wilayah, dan menemukan faktor yang paling menentukan.Skor demokrasi digital Bondowoso berada pada angka 3,52 atau kategori tinggi. Namun, di balik angka ini tersimpan ketimpangan yang nyata. Warga memiliki kemampuan digital yang relatif tinggi, terlihat dari keamanan digital (4,23), literasi digital (4,18), dan etika digital (4,11), serta 73% warga aktif di media sosial lebih dari tiga jam sehari. Kemampuan warga ini belum diimbangi oleh pemerintah. Kualitas layanan digital pemerintah (2,33) dan ruang kolaborasi digital (2,57) menjadi yang terendah, dan sebanyak 65% dari total responden tidak mengetahui bahwa pemerintah daerah memiliki layanan digital.Temuan ini diperkuat dua hasil penting. Pertama, terdapat enam kecamatan yang akses internetnya tinggi tetapi kemampuan memanfaatkannya rendah, sehingga persoalan sudah bergeser dari "punya akses atau tidak" menjadi "bisa memanfaatkan atau tidak". Kedua, kemampuan warga berkolaborasi secara digital terbukti menjadi faktor paling menentukan dalam membentuk warga digital yang aktif, tetapi justru di sinilah kondisinya paling lemah. Dengan kata lain, kunci perbaikan sudah diketahui dan tinggal digerakkan.Secara keseluruhan, ada lima persoalan yang perlu dibenahi, yaitu (1) banyak warga belum tahu adanya layanan digital pemerintah; (2) layanan yang ada belum terhubung dan belum mudah dipakai; (3) warga belum punya ruang menyampaikan aspirasi secara digital; (4) banyak warga belum mampu memanfaatkan teknologi yang dimiliki; serta (5) perempuan dan penyandang disabilitas masih tertinggal.Untuk menjawabnya, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah prioritas yang dipilih melalui penilaian kelayakan oleh para pakar. Pertama, menghidupkan kembali SAID menjadi SAID 2.0 sebagai super-apps dan pusat layanan digital. Kedua, menjalankan Program Literasi Digital Inklusif GEDSI yang menyasar wilayah dan kelompok rentan. Ketiga, membuka Dialog Bondowoso dan memperkuat kanal pengaduan dua arah. Ketiga langkah ini paling siap dijalankan karena memanfaatkan regulasi, infrastruktur, dan platform yang sudah ada, sehingga tidak menuntut pembangunan sistem baru maupun beban anggaran besar. Dengan kesiapan warga yang sudah kuat, Bondowoso berada di posisi yang tepat untuk melangkah maju jika pemerintah hadir dan responsif.

Investasi Ekologis, Dividen Masa Depan: Dorong Ekonomi Daerah melalui Kebijakan Lingkungan

Oleh: Hermanto Rohman, Alfareza Firdaus, Nurussyamsil Hidayah, Annisa Putri, Abduh

Kabupaten Bondowoso menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks, mulai dari kekeringan, pencemaran air, alih fungsi lahan, hingga minimnya ruang terbuka hijau (RTH), dengan proporsi RTH baru mencapai 19% dari target minimal 30%. Tata kelola lingkungan yang lemah tercermin dari rendahnya indeks kualitas air (<50%), timbulan sampah harian yang belum terkelola optimal (60 ton/hari),serta konflik lahan di wilayah konservasi. Untuk menjawab tantangan ini, perlu pendekatan fiskal yang mendorong kinerja ekologis daerah. Policy brief ini merekomendasikan implementasi Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) sebagai langkah awal reformasi fiskal di tingkat desa. TAKE dapat menjadi pijakan menuju Transfer Nasional Ekologis (TANE) melalui Dana Insentif Daerah (DID) berbasis lingkungan. Kunci keberhasilannya adalah komitmen kepala daerah, regulasi yang kuat, dan integrasi dalam perencanaan pembangunan. Skema ini membuka peluang pembiayaan berkelanjutan tanpa membebani APBD.