Strategi Penguatan Demokrasi Digital yang Bermakna, Inklusif, dan Berorientasi Warga di Kabupaten Bondowoso

Warga Bondowoso sudah siap secara digital, tetapi layanan digital pemerintah belum hadir untuk mereka. Inilah temuan inti Bondowoso Digital Democracy Index (BDDI) 2026, pengukuran yang dilaksanakan Ijen Cendekia Nusantara bersama Tifa Foundation dan CIVICUS melalui Program Digital Democracy Initiative. Survei ini menjangkau 206 warga di 23 kecamatan dengan pendekatan inklusif yang melibatkan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, lalu dianalisis dengan tiga metode statistik untuk mengukur capaian, memetakan kesenjangan wilayah, dan menemukan faktor yang paling menentukan.Skor demokrasi digital Bondowoso berada pada angka 3,52 atau kategori tinggi. Namun, di balik angka ini tersimpan ketimpangan yang nyata. Warga memiliki kemampuan digital yang relatif tinggi, terlihat dari keamanan digital (4,23), literasi digital (4,18), dan etika digital (4,11), serta 73% warga aktif di media sosial lebih dari tiga jam sehari. Kemampuan warga ini belum diimbangi oleh pemerintah. Kualitas layanan digital pemerintah (2,33) dan ruang kolaborasi digital (2,57) menjadi yang terendah, dan sebanyak 65% dari total responden tidak mengetahui bahwa pemerintah daerah memiliki layanan digital.Temuan ini diperkuat dua hasil penting. Pertama, terdapat enam kecamatan yang akses internetnya tinggi tetapi kemampuan memanfaatkannya rendah, sehingga persoalan sudah bergeser dari "punya akses atau tidak" menjadi "bisa memanfaatkan atau tidak". Kedua, kemampuan warga berkolaborasi secara digital terbukti menjadi faktor paling menentukan dalam membentuk warga digital yang aktif, tetapi justru di sinilah kondisinya paling lemah. Dengan kata lain, kunci perbaikan sudah diketahui dan tinggal digerakkan.Secara keseluruhan, ada lima persoalan yang perlu dibenahi, yaitu (1) banyak warga belum tahu adanya layanan digital pemerintah; (2) layanan yang ada belum terhubung dan belum mudah dipakai; (3) warga belum punya ruang menyampaikan aspirasi secara digital; (4) banyak warga belum mampu memanfaatkan teknologi yang dimiliki; serta (5) perempuan dan penyandang disabilitas masih tertinggal.Untuk menjawabnya, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah prioritas yang dipilih melalui penilaian kelayakan oleh para pakar. Pertama, menghidupkan kembali SAID menjadi SAID 2.0 sebagai super-apps dan pusat layanan digital. Kedua, menjalankan Program Literasi Digital Inklusif GEDSI yang menyasar wilayah dan kelompok rentan. Ketiga, membuka Dialog Bondowoso dan memperkuat kanal pengaduan dua arah. Ketiga langkah ini paling siap dijalankan karena memanfaatkan regulasi, infrastruktur, dan platform yang sudah ada, sehingga tidak menuntut pembangunan sistem baru maupun beban anggaran besar. Dengan kesiapan warga yang sudah kuat, Bondowoso berada di posisi yang tepat untuk melangkah maju jika pemerintah hadir dan responsif.